SALINAN

KABUPATEN MOJOREJO
KECAMATAN BENDOSARI

 KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOREJO 
NOMOR 141/ 17 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DESA MOJOREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA MOJOREJO ,

Menimbang
	:	a.	bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, tim pelaksana kegiatan pengadaan barang dan jasa Desa Mojorejo ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Desa Mojorejo Tahun Anggaran 2022;	
Mengingat
	:	1.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757;
2.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5234);
3.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11.	Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 7);
12.	Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);

13.	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
14.	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
15.	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa  di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9) Peraturan Desa Mojorejo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa (Lembaran Desa  Mojorejo Tahun 2017 Nomor 6 ); 
16.	Peraturan Desa Mojorejo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Lembaran Desa Mojorejo Tahun 2018 Nomor 7);
17.	Peraturan Desa Mojorejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Mojorejo Tahun 2019 Nomor 2);
18.	Peraturan Desa Mojorejo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Mojorejo Tahun 2022 (Lembaran Desa Mojorejo Tahun 2021 Nomor 6);
19.	Peraturan Desa Mojorejo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Mojorejo Tahun 2021 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan 

KESATU

KEDUA	:

:

:

Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Desa Mojorejo Tahun Anggaran 2022, dengan susunan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

Dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Desa,  Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Desa mempunyai tugas sebagai berikut : 

a.	Dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola Tim mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
1.	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;
2.	menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
3.	menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan
4.	melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa melalui Kasi/Kaur dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

b.	Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia barang/jasa Tim mempunyai tugas pokok dan fungsi  sebagai berikut:
1.	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;
2.	menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
3.	khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);
4.	melakukan negoisasi dengan penyedia barang/jasa;
5.	menetapkan penyedia barang/jasa;
6.	menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan
7.	melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa melalui Kasi/Kaur dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.	
			
KETIGA 

KEEMPAT 	:

:	Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan	

Ditetapkan di Mojorejo
Pada Tanggal 17 Mei 2022
Kepala Desa Mojorejo,

        ttd

       SADIRAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOREJO
           NOMOR 17 TAHUN 2022	
 	           TANGGAL	 17 Mei 2022     

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DESA MOJOREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.	
1	GIYONO	Ketua	Unsur Perangkat Desa	
2	SLAMET	Sekretaris	Unsur Masyarakat Desa	
3	ISWIYONO	Anggota	Unsur Perangkat Desa	
4	SUPARDI	Anggota	Unsur Perangkat Desa	
5	PARNO	Anggota	Unsur Masyarakat Desa	

KEPALA DESA MOJOREJO,
                  ttd

               SADIRAN